Pengumuman
 Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 11 Oktober 2012 | Nasional

Menangkap Isu Seputar Pelaksanaan Penataan Ruang di Daerah

“Terima kasih atas dipilihnya Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ini dan semoga acara ini menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang membangun dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan ruang yang baik”, demikian ujar Asisten Gubernur Bid. Ekonomi dan Pembangunan Andi Yaksan Hamzah selaku tuan rumah saat mengawali acara Rapat Kerja Regional Penataan Ruang 2012 di Makassar (9/10). Dalam sambutannya Andi menjelaskan mengenai arah kebijakan penataan ruang yang dilakukan Gubernur Sulawesi Selatan serta harapan selanjutnya sehubungan dengan berbagai masalah pemanfaatan ruang.

Selanjutnya Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Sofjan Bakar selaku penyelenggara menjelaskan maksud dan tujuan dari acara ini yaitu untuk membahas isu-isu strategis penataan ruang daerah, kebijakan-kebijakan yang dapat diambil dalam rangka menghadapi isu-isu tersebut, serta penyamaan persepsi penataan ruang antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pada sesi pertama Sofjan melanjutkan penjelasannya mengenai hasil Forum BKPRD yang telah berlangsung di Solo bulan Juni yang lalu, dan dilanjutkan dengan penjelasan agenda kerja BKPRN 2012-2013 sebagai tindak lanjut dari Rakernas Manado 2011 oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas Dedy Koespramoedyo selaku Sekretariat BKPRN. Kedua penyaji dalam paparannya secara terpisah menyinggung antara lain mengenai mekanisme holding zone sebagai tindak lanjut dari Rakernas Manado 2011, proses penyelesaian Perda RTRW Prov/Kab/Kota, Raperpres RTR KSN, dan RTR Pulau/Kepulauan.

Lebih lanjut, dua nara sumber dalam acara ini secara khusus menanggapi mekanisme holding zone yang saat ini masih dalam proses penetapan oleh 3 Menteri. Direktur Perencanaan Kawasan Hutan M. Said menjelaskan bahwa yang menjadi holding zone adalah kawasan yang diusulkan oleh Pemda kepada Kementerian Kehutanan untuk diubah peruntukan dan fungsinya tetapi belum mendapat persetujuan Menteri Kehutanan karena masih dalam proses peninjauan oleh Timdu Kehutanan. Di samping itu, Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Iman Soedradjat menegaskan bahwa mekanisme holding zone ini diharapkan dapat menjadi salah satu jalan keluar bagi Pemda yang memiliki masalah penetapan peruntukan dan fungsi lahan.

Isu-isu yang mengemuka ketika sesi diskusi berlangsung adalah mengenai RTRW dan kemampuannya menjawab permasalahan pemanfaatan ruang di daerah, keberadaan WPR (wilayah pertambangan rakyat) di dalam pola ruang, evaluasi dan kinerja SKPD, lambannya proses penyusunan Perda ketika berada di DPRD, serta kebutuhan mendesak akan mekanisme dekonsentrasi penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Menanggapi mekanisme dekonsentrasi ini, Iman menambahkan bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh Pemda untuk mendapatkan dekonsentrasi penyusunan RDTR dan PZ tersebut, antara lain provinsi yang bersangkutan sudah memiliki Perda RTRW dan lebih dari 50% Kabupaten dan Kota di provinsi tersebut sudah memiliki Perda RTRW Kabupaten/Kota.

Sesi kedua dibagi menjadi dua desk yang terdiri dari desk regional I (wilayah barat) dan desk regional II (wilayah timur) untuk menangkap perkembangan permasalahan berdasarkan isu yang di dapat ketika forum BKPRD di Solo berlangsung dari kedua wilayah tersebut serta diskusi bersama untuk mencari usulan kebijakan dalam rangka penyelesaiannya. Dalam acara ini turut hadir Direktur Tata Ruang Pesisir dan Pulau Pulau Kecil KKP; dan Kepala Pusat Lingkungan Geologi Kemen ESDM. (eq/nil)


Sumber : admintaru_111012


  BERITA DARI MEDIA
21/10/2014 | http://analisadaily.com/
Pembalakan Liar Jadikan Aceh Utara Langganan Banjir
20/10/2014 | http://daerah.sindonews.com/
Proyek Jalan Tol Ubah Tata Ruang Kabupaten Pasuruan
16/10/2014 | http://www.medanbisnisdaily.com/news
Mendagri Canangkan Batubara Pusat Kawasan Industri Aluminium
16/10/2014 | http://nasional.republika.co.id/
DPRD Ingin Adanya Taman Interaktif di Kelurahan
13/10/2014 | http://berita.suaramerdeka.com/
Penyusunan Raperda Tata Ruang Purwokerto Libatkan Masyarakat

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2014 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611, Email : datinpr@pu.go.id