Pengumuman
 Jajaran dan Staf Direktorat Jenderal Penataan Ruang mengucapkan selamat dan sangat bangga atas terpilihnya Bapak DR. Ir. M. Basoeki Hadimuljono, M.Sc sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2014-2019.                         Ikuti Special Talkshow Economic Challenges di Metro TV, Senin 29 September 2014, Pukul 21.05 - 22.00 WIB bersama narasumber : 1. M. Basuki Hadimuljono (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), 2. Sumarjo Gatot Irianto (Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian - Kementerian Pertanian), 3. Nusyirwan Soejono (Anggota Komisi V DPR-RI Fraksi PDI-P), 4. Prof. Bustanul Arifin (Akademisi dan Pengamat Pertanian) dengan tema                          Saksikan SUKA-SUKA Edisi Kota Pusaka Ternate di Kompas TV tanggal 1 November 2014 Pukul 09.00-09.30 WIB bersama narasumber 1. Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), 2. Dr. Ir. Luluk Sumiarso, M.Sc (Ketua Dewan Pembina BPPI), 3. Dr. H. Burhan Abdurahman SH, MM (Walikota Ternate), 4. Ir. Arifin Djafar, MBA (Wakil Walikota Ternate)                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 20 Pebruari 2012 | Sekretariat

PERLU KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM PENETAPAN PERDA RTRW KABUPATEN/KOTA

Upaya percepatan penetapan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota merupakan hal yang sangat penting, salah satunya karena RTRW berfungsi sebagai alat untuk mendorong percepatan investasi di Kabupaten/Kota. Diskusi mengenai proses penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota ini dilakukan guna mendapatkan sumbangan pemikiran dalam rangka percepatan penetapan Perda di tahun 2012. Demikian diungkapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Ruchyat Deni Djakapermana dalam diskusi mengenai proses penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.


Diskusi mengenai proses penetapan perda RTRW Kabupaten/Kota tersebut diikuti oleh Project Management Unit (PMU), Penanggung Jawab Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Daerah (Binda) wilayah I,II dan Perkotaan, Kabid Tata Ruang DPU Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, Kepala Bidang (Kabid) Penataan Ruang dan Lahan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, serta pihak konsultan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian (Kabag) Hukum dan Perundang-undangan Dadang Rukmana menyampaikan bahwa saat ini terdapat kabupaten/kota yang sudah mendapatkan Persetujuan Substansi, yang artinya bahwa kabupaten/kota inilah yang harus kita dorong menjadi Perda. Adapun proses penetapan Perda sendiri memiliki 7 (tujuh) tahapan, yakni Pengajuan Pembahasan Raperda ke DPRD, Pembahasan Raperda RTRW dengan DPRD, Kesepakatan Substansi antara Pemda dengan DPRD, Pengajuan Evaluasi Raperda kepada Gubernur, Evaluasi Raperda oleh Pemerintah Provinsi, Surat hasil evaluasi Gubernur dan Penetapan Raperda menjadi Perda oleh Kepala Daerah.

Di sisi lain, para narasumber yakni Kepa Bidang Penataan Ruang dan Lahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah Sigit Krida Hariono serta Kepa Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur Endah Angreni mengungkapkan bahwa terdapat berbagai kendala dalam proses Penetapan Persub hingga Perda yang cenderung lebih ke ranah politis daripada ranah teknis.

Di akhir pembahasan, disepakati bahwa terkait isu Teknokratis, Partisipatif dan Politis dalam proses penetapan Perda RTRW Kabupaten/Kota, perlu adanya penyepakatan prosedural dan mekanisme pendampingan. Secara garis besar, disimpulkan bahwa permasalahan krusial pasca Persetujuan Substansi menuju penetapan Perda adalah ‘komunikasi’ sehingga dibutuhkan peningkatan kemampuan komunikasi bagi PJD, konsultan dan aktor lainnya. (rdt/har)


Sumber : admintaru_200212


  BERITA DARI MEDIA
31/10/2014 | http://news.bisnis.com/
TARIK WISATA, Pekanbaru Tata Kota Tua
28/10/2014 | http://www.korankaltim.com
RTRW Provinsi Dibahas di BKPRN
28/10/2014 | http://nasional.rimanews.com/
Depok Hadapi Masalah Perizinan dan Tata Ruang
21/10/2014 | http://analisadaily.com/
Pembalakan Liar Jadikan Aceh Utara Langganan Banjir
20/10/2014 | http://daerah.sindonews.com/
Proyek Jalan Tol Ubah Tata Ruang Kabupaten Pasuruan

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2013
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2014 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611, Email : datinpr@pu.go.id