Pengumuman
 Download File Cover Laporan Kegiatan 2014 (Info Lengkap Hub. Perpustaakaan DJPR 021-7221336)                         Jajaran dan Staf Direktorat Jenderal Penataan Ruang mengucapkan selamat dan sangat bangga atas terpilihnya Bapak DR. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2014-2019.                         Anda PEDULI TATA RUANG ? AYOOO... Laporkan bila terjadi Pelanggaran Penataan Ruang, Hubungi : Sekretariat PPNS Penataan Ruang di 021-72784660                        

  BERITA PENATAAN RUANG
Home
 


 1 Oktober 2010 | Sekretariat

Menciptakan Good Governance Melalui Tertib Tata Naskah Dinas

Tata kelola naskah dinas yang baik dan benar merupakan salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), ujar Kepala Bagian Umum dan Keuangan Setditjen Penataan Ruang Harjoko, mewakili Sesditjen Penataan Ruang Ruchyat Deni Djakapermana dalam Kegiatan Pembinaan Tata Naskah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Bandung (30/9).

Good governance akan bermuara pada reformasi birokrasi yang merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. “Dimana perubahan tersebut menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia,” imbuh Harjoko.

Lebih lanjut Harjoko mengatakan, di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang masih banyak ditemukan administrasi tata persuratan yang belum mengikuti ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, baik dalam hal penomoran (kodefikasi), pengiriman maupun pengarsipan surat. Hal ini terjadi dikarenakan petugas yang menangani hal tersebut belum sepenuhnya memahami pelaksanaan tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Kementerian PU.

Kelalaian penomoran, penggunaan format, cap dinas, kewenangan penandatanganan, dapat mempengaruhi “nilai keabsahan surat”. Sementara kelalaian dalam proses penyusunan, penggandaan, distribusi, dan pengarsipan dapat membocorkan informasi dan fisik surat/ arsip rahasia yang berakibat pada sanksi administratif dan hukum.

“Melalui kegiatan Pembinaan Tata Naskah Dinas ini diharapkan para peserta dapat mengikuti dengan baik, seksama dan penuh perhatian. Sehingga nantinya dapat terwujud tata kelola naskah dinas yang baik dan benar sekaligus mendukung kelancaran tugas pimpinan," tegas Harjoko.

Kegiatan ini dilakukan selama tiga hari, mulai 30 september hingga 2 oktober 2010. Diikuti oleh 27 orang peserta yang terdiri dari para Kasubbag TU, Sekretaris Direktur dan Sekretaris Kasubdit/ Kabag/ Kepala BIPR di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang. (ww/ibm)


Sumber : admintaru_011010


  BERITA DARI MEDIA
15/12/2014 | http://jakarta.bisnis.com/
Ruang Terbuka Hijau: DKI Targetkan Tambah 50 Ha
15/12/2014 | http://nasional.republika.co.id
Cegah Macet, Tata Ulang Ruang Jakarta Diperlukan
7/12/2014 | http://nasional.kontan.co.id/
BNPP geber 9 Perpres Tata Ruang Kawasan Perbatasan
6/12/2014 | http://www.rri.co.id/post/
Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi Terbaik se Indonesia
27/11/2014 | http://news.okezone.com/
Pemprov DKI Kesulitan Tambah Ruang Hijau

 



Total Pengunjung :
  · Perpustakaan
  · e-Procurement
  · Visualisasi Metropolitan
  · Metadata
   
   
· Balai Informasi Penataan Ruang
· SUD Forum Indonesia
· Rencana Perkotaan di Provinsi OSAKA
· Hari Tata Ruang Nasional (WTPD) 2014
· RTRWN
· RTR PULAU DAN RTR KSN
· Status Perda RTRW
· Database RTRW Prov, Kab. dan Kota
· Informasi Perkotaan
· Program dan Anggaran
· Peraturan dan Perundangan (SIKUMTARU)

© 2004 - 2014 # v5.0. DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM - All rights reserved
Gedung Ditjen SDA & Ditjen Penataan Ruang Lt.4 Jl. Pattimura No. 20 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon/Fax : 021-7231611, Email : datinpr@pu.go.id